Featured Posts

Chabloger.com ►►Selamat Datang Di Chabloger.com Salam Persahabatan Terimakasih Telah Berkunjung Disini Maafkan Kami Bila Banyak Kesalahan DiChabloger.com

Minggu, 01 Maret 2020

Segera Lapor SPT online anda sekarang

Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Lapor SPT Online

Ada perbedaan jenis SPT untuk mereka yang penghasilannya di bawah dan di atas Rp 60 juta per tahun.

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak saat ini telah dapat dilakukan. Batas waktu pelaporan SPT setiap tahunnya jatuh pada 31 Maret atau tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara online menggunakan e-filing, dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi yang terdaftar ke kantor pajak (KPP), atau langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Lantas, apa saja dokumen yang perlu disiapkan saat akan melaporkan SPT Tahunan? Melansir laman resmi pajak.go.id, pelaporan SPT secara umum membutuhkan identitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bukti potong pajak yang dapat diminta ke bagian HRD perusahaan pemberi kerja. 

(Baca: Kejar Pelapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Kirim Surat Elektronik)

Kemudian, untuk mengakses laman pelaporan SPT secara online, Anda harus melakukan login yang memerlukan beberapa hal, yakni Electronic Filing Identification Number (EFIN), password dan alamat email aktif. 
EFIN merupakan nomor identitas untuk pengisian SPT pajak secara online. Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan EFIN, sehingga aktivasinya dapat dilakukan di KPP. 


Setelah dokumen tersebut sudah lengkap, masyarakat dapat melakukan pelaporan dengan mengunjungi laman www.pajak.go.id dan klik : login disini. Kemudian, masukkan NPWP, password yang telah didaftarkan sebelumnya, dan kode verifikasi.

Berikut adalah jenis SPT sesuai nilai penghasilan: 

1. Penghasilan kurang dari Rp 60 juta per tahun 


Bila penghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah: 1770SS untuk pegawai/karyawan, 1770 untuk pegawai dengan penghasilan lain, dan 1770 untuk bukan pegawai. 

2. Penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun 


Bila penghasilan Anda di atas Rp 60 juta per tahun, maka jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan adalah: 1770S untuk pegawai/karyawan, 1770 untuk pegawai dengan penghasilan lain, dan 1770 untuk bukan pegawai 

(Baca: Cara Lapor SPT Pajak Online, Jika Lupa Password)

Ada tiga mekanisme untuk pelaporan online, yakni: 

1. e-Filing pengisian langsung bagi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS. 

2. e-Filing melalui upload CSV hasil aplikasi e-SPT, untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770, 1770S, dan SPT Tahunan PPh Badan. 

3. e-FORM yaitu formulir SPT Elektronik yang dapat diisi secara offline. Cara ini hanya membutuhkan koneksi internet saat akan submit SPT. 


Setelah berhasil melaporkan SPT, buka e-mail dan pastikan Anda telah mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan, lalu cetak dan simpan.

sumber : katadata.co.id
editing : chairuman.

Jumat, 01 Februari 2019

LAPOR PAJAK WAJIB ONLINE


Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mewajibkan pelaporan pajak secara daring atau online melalui e-Filing Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Aturan baru ini berlaku bagi wajib pajak (WP) pribadi maupun badan usaha.
Penyampaian SPT tahunan merupakan kewajiban setiap WP yang berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan baru tersebut menegaskan bahwa para WP tidak bisa lagi menyampaikan format dokumen elektronik secara langsung ke Kantor Pajak, melainkan harus melalui saluran e-Filing yang sudah diakui oleh Ditjen Pajak.
Aturan ini dibuat untuk meringankan beban administrasi WP sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha.
Para WP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, KPP Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar juga wajib menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa PPh Pasal 21 / 26, serta SPT Masa PPN melalui e-Filing.
Selain bagi para WP tersebut, kewajiban penyampaian SPT melalui e-Filing juga berlaku bagi WP tertentu antara lain; (1) WP yang melakukan pemotongan PPh terhadap lebih dari 20 karyawan dan (2) Pengusaha Kena Pajak
"Apabila WP yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui e-Filing ternyata menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via pos, maka SPT yang disampaikan tidak dapat diterima dan akan dikembalikan kepada WP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, dalam siaran pers dikutip Kamis (31/1/2019).
Fasilitas e-filing dapat digunakan secara online, di mana saja dan kapan saja selama terhubung ke jaringan internet tanpa harus mengantre di kantor pajak. Selain e-Filing, tersedia pula fasilitas e-Form yang dapat diisi dan disimpan secara luring (offline) dan setelah selesai diunggah ke sistem Ditjen Pajak.
Selain itu, Peraturan Ditjen Pajak PER-02 ini juga memberikan kemudahan layanan bagi WP. Bentuknya; semua jenis SPT, termasuk SPT Pembetulan dan SPT Masa lebih bayar, dapat diterima di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan layanan di luar kantor.
Adapun beberapa pokok pengaturan lain dalam aturan baru tersebut adalah dokumen lampiran SPT e-filing yang diunggah ke beberapa file PDF sesuai jenis dokumen. Kemudian, permintaan kelengkapan SPT yang disampaikan melalui e-Filing atau pos, ekspedisi, dan kurir, dapat dilakukan KPP dalam waktu 30 hari sejak tanggal pada Bukti Penerimaan Elektronik atau resi pengiriman SPT.
Sebelumnya, hal ini tidak diatur.
Selain itu, lanjut Hestu, sama seperti pada pengaturan sebelumnya, SPT Tahunan 1770S dan 1770SS dengan status nihil atau kurang bayar yang disampaikan melalui e-Filing tidak perlu dilampiri dengan keterangan dan atau dokumen pendukung seperti Surat Setoran Pajak atau SSP.
Hestu mengimbau WP dapat menyampaikan SPT lebih awal agar lebih nyaman, sekaligus menghindari risiko terlambat atau lupa lapor. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh adalah sampai 31 Maret untuk WP Orang Pribadi, dan 30 April untuk wajib pajak Badan.
"Apabila tidak atau terlambat melaporkan, maka dikenakan sanksi administrasi Rp100 ribu untuk SPT Orang Pribadi, dan Rp1 juta untuk SPT Badan," sebutnya.
Penyampaian SPT yang lebih awal juga sebenarnya menguntungkan bagi WP terutama untuk menghindari risiko membludaknya WP yang lapor SPT pada akhir periode pelaporan. Adapun WP yang harus melaporkan SPT PPh orang pribadi adalah memiliki penghasilan di atas baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp54 juta per tahun.